Author: mbojoinside

Penulis: [Fauzi Wahyudin.S.I.Kom.,M.Sos.]

Dompu, mbojoinside.id – Praktik politik di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), telah menjadi sorotan karena karakteristiknya yang unik dan dinamikanya yang kompleks. Berdasarkan penelitian terbaru, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai tata kelola pemerintahan yang baik di daerah ini. Berikut adalah analisis dan pendapat penulis tentang masalah ini.

Dominasi Politik Transaksional dan Patronase

Politik transaksional dan patronase masih menjadi ciri khas utama dalam praktik politik di Dompu. Data dari wawancara dengan berbagai aktor politik lokal menunjukkan bahwa banyak politisi menggunakan strategi politik uang untuk menggalang dukungan. Sebagai contoh, pada pemilu terakhir, beberapa kandidat dilaporkan memberikan uang atau barang kepada pemilih sebagai imbalan atas suara mereka. Fenomena ini tidak hanya merusak integritas proses demokrasi, tetapi juga menciptakan ketergantungan yang berbahaya antara pemilih dan politisi.

Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Survei NTB pada tahun 2023 menemukan bahwa sekitar 60% responden mengakui menerima uang atau barang dari kandidat politik selama masa kampanye . Ini menunjukkan betapa meluasnya praktik politik transaksional di Dompu.

Implikasi Sosial-Ekonomi yang Serius

Praktik politik seperti ini memiliki dampak yang serius terhadap tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Dompu. Sistem patronase sering kali menghasilkan pemerintahan yang korup dan tidak efisien. Keputusan politik seringkali dibuat berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan atas dasar kepentingan publik.

Sebagai contoh, analisis anggaran daerah tahun 2022 menunjukkan bahwa banyak proyek pembangunan tidak tepat sasaran dan kurang transparan. Laporan dari BPK mengungkapkan adanya ketidaksesuaian penggunaan anggaran hingga Rp 10 miliar, yang sebagian besar terkait dengan proyek infrastruktur yang dikelola oleh pihak-pihak terkait dengan politisi lokal .

Selain itu, ketergantungan pada patronase melemahkan partisipasi politik masyarakat. Masyarakat yang sudah terbiasa menerima imbalan dari politisi cenderung kurang kritis terhadap kebijakan publik dan lebih sulit diajak berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Hal ini semakin memperburuk kesenjangan sosial-ekonomi, karena hanya kelompok tertentu yang mendapatkan manfaat dari sistem ini.

Perlunya Reformasi dan Peningkatan Kesadaran Politik

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi politik yang menyeluruh. Pertama, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan proyek pembangunan harus ditingkatkan. Pemerintah lokal perlu melakukan audit independen secara rutin dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Langkah ini dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi dan memastikan bahwa dana publik digunakan dengan efektif.

Kedua, pendidikan politik untuk masyarakat sangat penting. Masyarakat perlu diberikan informasi yang memadai mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Program-program sosialisasi dan pelatihan dapat membantu meningkatkan kesadaran politik dan mendorong partisipasi aktif dalam proses politik.

Ketiga, penguatan lembaga demokrasi seperti DPRD dan lembaga pengawas pemilu juga sangat diperlukan. Lembaga-lembaga ini harus diberdayakan untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih efektif, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh politisi lokal.

Kesimpulan

Praktik politik lokal di Kabupaten Dompu yang didominasi oleh politik transaksional dan patronase memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah. Reformasi politik yang melibatkan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai pemerintahan yang lebih baik dan demokratis. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Dompu dapat bergerak menuju masa depan yang lebih baik, di mana kepentingan publik benar-benar menjadi prioritas utama.

Referensi

1. Lembaga Survei NTB. (2023). Laporan Hasil Survei Pemilu di Kabupaten Dompu.
2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2022). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2022.

Tulisan ini berfungsi sebagai opini publik yang mengedepankan fakta dan analisis ilmiah untuk mengajak masyarakat dan pemangku kebijakan di Kabupaten Dompu untuk bersama-sama melakukan perubahan yang diperlukan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.